Ministry of Home Affairs of Indonesia Encourages the Acceleration of Smart Governance

Kemendagri sebelumnya menggunakan sistem IT yang terpisah-pisah yang membuat sejumlah data sangat sulit diselaraskan dengan berbagai macam skema dan metadata yang ada. Selain itu, tiap wilayah memiliki standarisasi referensi kode tersendiri yang menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak dapat diskalakan secara efektif. Mengatur 542 wilayah administrasi pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota) di seluruh Indonesia dengan rendahnya skalabilitas bukanlah hal yang mudah. Tim IT menghadapi kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime yang tinggi, dan manjaga kualitas layanan publik. Kemendagri mendesak lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi komputasi awan yang terukur untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di semua tingkat pemerintahan daerah.

Pada awalnya Kemendagri hanya mengadopsi beberapa solusi awal dari teknologi komputasi awan Nutanix. Saat ini, 90% infrastruktur telah dipindahkan ke 20 kluster node Nutanix yang menawarkan transformasi digital yang luar biasa.